June 26, 2022
KPPU: Masalah Minyak Goreng Ada di Hulu

KPPU: Masalah Minyak Goreng Ada di Hulu

Pemerintah berniat melakukan pengawasan menyeluruh terhadap perusahaan kelapa sawit untuk mengatasi masalah harga dan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Komisi Persaingan Usaha Perusahaan (KPPU) memandang perlu untuk membatasi penggunaan hak guna usaha.

Ketua KPPU Ukay Karyadi menginformasikan bahwa Batasan Hak Guna Usaha (HGU) dapat dibatasi berdasarkan kelompok perusahaan. Ini bukan tentang jumlah perusahaan, tetapi tentang jenis kelompok perusahaan.

“Kami mengusulkan agar ada pembatasan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan kelompok usaha, bukan per kelompok usaha, tapi per kelompok usaha,” kataner am Diensgruppen (31,5fereniz Press).

Secara statistik dari data yang dimilikinya, meski ada banyak perusahaan, hanya segelintir perusahaan yang dikatakan menguasai CPO. Kami mengapresiasi pemerintah mengambil tindakan pencegahan di hulu karena masalahnya ada di hulu,” katanya.

Oleh karena itu, pembatasan diperlukan karena banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, banyak dari perusahaan ini terintegrasi secara vertikal.

“Kita temukan ada 70 industri minyak goreng, tapi kalau kita persempit jumlahnya tidak banyak. Investigasi KPPU berfokus pada 8 kelompok perusahaan yang menguasai industri minyak nabati dan juga memiliki perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.

Ukay mengatakan belum sampai ke sektor hulu dalam hal investigasi terkait industri minyak goreng curah. Namun, dia juga tidak menutup kemungkinan ke depannya akan melakukan investigasi di perkebunan sawit.

Namun syaratnya KPPU mampu melakukan investigasi terhadap sektor tersebut, pasti ada kaitannya dengan investigasi yang sedang berlangsung terhadap industri pengolahan minyak nabati. Dia juga merinci perlunya perusahaan sawit berkantor pusat di dalam negeri.

Secara umum, kami menyambut baik apa yang dilakukan pemerintah untuk mengaudit perkebunan kelapa sawit, termasuk fakta bahwa pelaku industri migran memiliki kantor di Indonesia,” katanya.

“Namun, penegakan hukum baru di industri minyak goreng belum mencapai CPO. Jadi kalau nanti ternyata ada masalah di CPO, kita juga akan ke sana,” tambah Ukay.

Kantor Pusat Produsen Sawit Wajib di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mewajibkan semua perusahaan kelapa sawit berkantor pusat di Indonesia. Langkah ini untuk memastikan proses pemantauan dapat dilakukan dengan baik dan perusahaan juga membayar pajak ke Indonesia.

Menurut Menko Luhut, masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri, yang membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak. “Saya lapor ke Presiden, ‘Pak, markas (markas) semua harus pindah ke sini,” katanya, dikutip dari Antara.

Menko Luhut menjelaskan, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak karena banyak perusahaan kelapa sawit yang berkantor pusat di luar negeri.

“Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektar), markasnya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Itu tidak akan terjadi. Anda perlu memindahkan kantor pusat Anda ke bahasa Indonesia. )”, dia berkata.

Selain itu, Menko Luhut juga akan melakukan audit terhadap perusahaan sawit. Menko Luhut mengaku diminta oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.

Begitu Presiden meminta saya mengelola minyak goreng, orang mengira itu hanya minyak goreng. Tidak Aku langsung naik ke atas. Baca di media, sawit kita harus cek semuanya,” ujarnya dalam seminar Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Nasional (STTAL) yang dipantau publik dan online di Jakarta, Rabu.

Menurut Menko Luhut, audit itu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi perusahaan sawit yang ada. Ini termasuk area taman, produksi dan kantor pusat.

Menko Luhut mencatat, masalah minyak goreng tidak hanya ditangani oleh mereka yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama untuk mengatasi masalah tersebut, yakni agar pasokan dan harga dapat dijangkau kembali oleh masyarakat.

Itu hal yang paling penting untuk dipikirkan. Bukan hanya siapa yang menanganinya, tapi juga peduli. Yang mau ngurus, yang penting selesai. Bagi saya ingat, tetap pada target,” pungkas Menko Luhut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.